PERSPEKTIF KEBIJAKAN PUBLIK TENTANG PEMEKARAN KELURAHAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG KECAMATAN (Studi Dalam Perencanaan Pemekaran Kelurahan Kota Baru Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya)

Abstract

Kelurahan merupakan bagian dari pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kelurahan bukan lagi perangkat daerah, tetapi Kelurahan adalah perangkat kecamatan. Dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, maka penataan kelurahan baik dalam perspektif kinerja maupun kelembagaan terus dilakukan. Tujuan dari penelitian ini untuk memberikan gambaran tentang pemekaran kelurahan dari perspektif kebijakan publik menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dilihat dalam aspek implementasinya. Jenis penelitian deskriptif, dengan tujuan menganalisis secara menyeluruh dan memberikan gambaran tentang implementasi kebijakan terkait dengan pemekaran sebuah kelurahan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Berdasarkan hasil kajian ini menunjukan terdapat beberapa hambatan dalam pemekaran sebuah kelurahan, dimana adanya rencana Pemerintah Daerah untuk memekarkan sebuah kelurahan dan telah mendapatkan dukungan dari masyarakat, tetapi salah satu aspek yang disyaratkan tidak dapat terpenuhi, sehingga hal tersebut dapat menjadi pertimbangan-pertimbangan terhadap perumus kebijakan dan pembuat keputusan, sementara tuntutan terhadap pelayanan publik dalam suatu kelurahan sangat diharapkan lebih efektif dan efisien