IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 68 TAHUN 2013 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA.

Abstract

Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Tasikmalaya memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya, sehingga keberadaannya diatur dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 68 Tahun 2013 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Tasikmalaya. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara utuh Bagaimana implementasi kebijakan publik dari Pemerintah Kota Tasikmalaya berupa Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 68 tahun 2013 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Tasikmalaya. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi partisipatif, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 68 Tahun 2013 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Tasikmalaya berjalan baik, dimana dilihat dari dimensi implementasi kebijakan publik yang dirumuskan oleh Donald Van Metter dan Carl Van Horn dinyatakan telah memenuhi seluruh parameternya, baik dari standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana serta kondisi sosial ekonomi dan politik. Namun pada parameter standar dan sasaran kebijakan perlu diadakan penyesuaian dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sementara pada parameter sumber daya perlu adanya pengembangan dan peningkatan demi tercapainya tujuan kebijakan.