COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DI KOTA TASIKMALAYA

Abstract

Collaborative Governance merupakan proses dan struktur yang melibatkan banyak pihak yang melintasi batas-batas organisasinya. Kolaborasi digunakan untuk menggambarkan kerjasama antar berbagai stakeholder dalam manajemen dan kebijakan publik. Demikian halnya Collaborative Governance Dalam Pengembangan Usaha Mikro di Kota Tasikmalaya terdiri dari unsur pemerintah, akademisi dan dunia usaha/swasta yang bahu membahu. Target Pemerintah Kota Tasikmalaya mencetak 5.000 Wirausaha Baru melalui Program WUB bagi pelaku usaha mikro mulai tahun (2018 - 2022) memerlukan kerjasama yang sinergis antar ke tiga elemen tesebut. Mendekati dekade terahir maka diperlukan evaluasi secara menyeluruh tentang program pelatihan yang diberikan oleh kaum akademisi terkait dengan materi, lamanya waktu, dan pengukuran kompetensi dari para pelaku usaha mikro tersebut agar benar-benar dapat bersaing dengan perkembangan jaman. Demikian halnya peran swasta turut andil dalam memberikan bantuan permodalan dan penggunaan digitalisasi. Disadari atau tidak tentu banyak kekurangan, namun sejatinya jangan cepat merasa puas sampai disini, mengingat tantangan kedepan semakin berat. Apalagi saat ini pelaku usaha mikro berhadapan dengan derasnya produk-produk dari negara lain dalam kerjasama AFTA yang memiliki kualitas bagus dengan harga yang murah.Oleh karena itu perlu ada pengembangan model pendekatan kerjasama tidak lagi triple helix tetapi penta helix agar pelaku usaha mikro benar-benar dapat berdiri kokoh, dapat bersaing secara global dengan berbagai perubahan-perubahan yang terjadi.