IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PENANGANAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KOTA TASIKMALAYA

Risa Susanti

Abstract


Perkembangan Kota Tasikmalaya sebagai pusat perekonomian tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, dimana permasalahan kesejahteraan sosial dikategorikan atas 6 (enam) kelompok sasaran yang perlu mendapat perhatian secara serius, yakni kemiskinan, keterlantaran, kedisabiitasan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana serta  korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Adapun tujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan tentang Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Tasikmalaya. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara secara mendalam dengan narasumber terpilih. Teknik analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu mereduksi data, mendisplay data, menarik kesimpulan dan verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa implementasi kebijakan tentang Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Tasikmalaya ditentukan environmental condition (kondisi lingkungan), interoganizational relationship (hubungan antar organisasi), resources for policy and program implementation (sumber daya organisasi untuk implementasi program), dan  characteristic of implementing agencies (karakteristik dan kemampuan agen pelaksana

Full Text:

PDF

References


Kusnandar, I. (2012). Analisis Kebijakan Publik. Multazam.

Rusli, B. (2015). Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik yang Responsif. Hakim Publishing.

Sirait, A. (1994). Manajemen. Erlangga.

Wahab, A. S. (2008). Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke. Implementasi Kebijaksanaan Negara. Bumi Aksara


Article metrics

Abstract views : 5 | views : 0

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Dipublikasi oleh:

Asosiasi Dosen Administrasi dan Kebijakan Publik Tasikmalaya

 

Index By :

Creative Commons License
JAKPUBLIK is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.