IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TASIKMALAYA

Ati Hartati

Abstract


Latar belakang dari penelitian ini yaitu dalam pelaksanaan kebijakan penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian belum berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan kebijakan. Penelitian yang dilakukan ini untuk mengungakp faktor-faktor pendukung dan penghambat terhadap Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tasikmalaya. Metode penelitian yaitu deskriptif pendekatan kualitatif. Landasan teori yang digunakan yaitu menurut Edwards III, selanjutnya informan berjumlah 4 orang yaitu Kepala BKPSDM Kabupaten Tasikmalaya, Kepala Bidang Pengadaan dan Informasi, Analis Data dan Informasi, Pengelola SIMPEG dan Calon Pranata Komputer di BKPSDM Kabupaten Tasikmalaya. Pengumpulan data mengunakan wawancara mendalam. Hasil penelitain menunjukkan implementasi program SIMPEG di BKPSDM Kabupaten Tasikmalaya cukup baik meskipun ada kekurangan dalam faktor operator masih kurang, infrastruktur yang belum memadai, kejasama antar bagaian untuk mempercepat memperloreh data. Disarankan untuk melengkapi infrastruktur, peningkatkan kompetensi pegawai melalui pelatihan

Full Text:

PDF

References


Agustino, L., (2008, Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Alfabeta, Bandung,

Abdul Wahab Solichin. (2004). Analisis Kebijaksanaan. Edisi kedua. Dari formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Bumi Aksara.

Hardiansyah. (2011). Kualitas Pelayanan Publik : Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya. Gaya Media.

Kusnandar, I. (2012). Analisis Kebijakan Publik. Muliaazam.

Winarno, B; (2014); Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus; Yogyakarta; Center of Academic Publishing Service (CAPS).

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

Undang-undang no 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah

Peraturan Bupati nomor 26 tahun 2017 tentang Sistem Iformasi Manajemen Kepegawaian

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-government.


Article metrics

Abstract views : 9 | views : 7

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Dipublikasi oleh:

Asosiasi Dosen Administrasi dan Kebijakan Publik Tasikmalaya

 

Index By :

Creative Commons License
JAKPUBLIK is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.