REFORMASI BIROKRASI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PANGANDARAN

Eka Kurnia

Abstract


Reformasi birokrasi telah digulirkan Pemerintah sebagai upaya meningkatkan pengelolaan pemerintahan yang baik, bersih dan akuntable. Pelaksanaan reformasi birokrasi telah dilaksanakan dari pusat sampai dengan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Reformasi Birokrasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  (BPKPSDM) Kabupaten Pangandaran. Metode penelitian dilakukan secara deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi dan informasi dari narasumber terpilih. Teknik analisis data dilakukan dengan cara memaparkan data-data, fakta-fakta yang diperoleh di lapangan yang selanjutnya diberikan penjelasan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada BPKPSDM Kabupaten Pangandaran masih menghadapi hambatan-hambatan dan berbagai tantangan dalam mencapai tujuan dari reformasi birokrasi. Adapun hal tersebut dapat dilihat dari indikator kinerja dari aspek kuantitatif yang didukung oleh ukuran kualitatif pada tingkat pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan indikator input, output, outcome pada kegiatan tahun 2019, yang didasarkan pada indikator manfaat (manfaat ) dan dampak (dampak).

Full Text:

PDF

References


Agustino, L. (2008). Dasar- dasar Kebijakan Publik. Alfabeta.

Rusli, B. (2015). Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik yang Responsif. Hakim Publishing.

Wahab, A. S. (2008). Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke. Implementasi Kebijaksanaan Negara. Bumi Aksara


Article metrics

Abstract views : 48 | views : 13

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Dipublikasi oleh:

Asosiasi Dosen Administrasi dan Kebijakan Publik Tasikmalaya

 

Index By :

Creative Commons License
JAKPUBLIK is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.